Keteresediaanlahan untuk industri mampu membawa investor ke sentra pangan nasional tersebut. Dalam Peraturan Daerah No.7/2018 tentang RTRW Kabupaten Cirebon 2018-2038, Pemkab Cirebon menyiapkan lahan 10.000 hektar untuk industri. Jumlah ini melonjak dibandingkan Perda No 17/2011 tentang RTRW 2011-2031 yang awalnya hanya 2.000 hektare. Alih

10 Cirebon Jawa Barat Merupakan Daerah Sentra Industri Terbesar Di Indonesia, Kreatif Sekali! - Kita bisa memanfaatkan media internet untuk mencari ide dan inspirasi tentang kerajinan rotan yang keren, agar waktu kita tidak banyak terbuang hanya untuk sibuk memastikan Cirebon Jawa Barat merupakan daerah sentra industri terbesar di Indonesia yang kita inginkan.

Daya tampung dan daya dukung kawasan bakal dijadikan pertimbangan pemerintah dalam upaya pembangunan rendah karbon PRK. Keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial mulai dirujuk sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam RPJMN 2020-2024. PRK dianggap menjadi penengah dari dua mazhab ekonomi. Mazhab yang menekankan pada eksploitasi sumber daya alam tanpa memperdulikan lingkungan, dengan mazhab yang mengutamakan perlindungan lingkungan. Pemprov Jabar telah mengesahkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah RPRKD sebagai rujukan PRK. Pemprov Jabar juga berencana membuka kawasan ekonomi khusus di kawasan segitiga Cirebon, Indramayu dan Subang Rebana. Namun, sejauh ini rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW masih dikaji. Pemerhati lingkungan khawatir lambatnya kajian terutama dari aspek lingkungan dapat berimbas tak terkendalinya alih fungsi lahan yang berujung pada pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Daya tampung dan daya dukung kawasan bakal dijadikan pertimbangan pemerintah dalam upaya pembangunan rendah karbon PRK. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020-2024, misalnya, keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial mulai dirujuk sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Agaknya, itu adalah harapan baru ditengah paradigma pembangunan yang dianut selama ini, hanya bertumpu pada ekonomi semata. PRK dianggap menjadi solusi karena merupakan penengah dari dua mazhab ekonomi. Mazhab yang menekankan pada eksploitasi sumber daya alam tanpa memperdulikan lingkungan, dengan mazhab yang mengutamakan perlindungan lingkungan. Direktur Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Nasional Bappenas, Medrilzam, mengatakan bahwa inisiatif pembangunan rendah karbon akan diarusutamakan menjadi bagian penting. Selain didasari kesepakatan global, pemerintah pusat secara bertahap akan mulai menerapkan konsep serupa di level daerah demi target penurunan emisi 29% di tahun 2030. “Kita tetap konsen terhadap penurunan emisi. Namun disamping itu, kita juga fokus pada intensitas penurunan emisi. Itu penting diperhitungkan agar bisa mencapai pembangunan berkelanjutan. Maka kami coba menginisiasi kerjasama dengan 7 provinsi, salah satunya Jawa Barat,” kata Medrilzam di Bandung beberapa waktu lalu. baca Kala Indonesia Siapkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Foto udara kondisi Sungai Citarum, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tampak airnya menghitam bercampur limbah. Foto Donny Iqbal/Mongabay Indonesia Kendati terhitung baru, Medrilzam berkeyakinan, konsep PRK ideal diterapkan sebagai upaya memperbaiki perencanaan sekaligus pemantauan pembangunannya. “Poin utamanya tetap pada daya dukung dan daya tampung. Karena aspek keseimbangan lingkungan akan dijadikan dasar menjamin keberlangsungan, dan ini sudah inline sejalan dengan tujuan pembangunan yang telah tertuang di RPJMN 2020 – 2024,” katanya. Bappenas dan Jabar, bakal berkolaborasi selama 3 tahun. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Pemprov Jabar, M. Taufiq Budi Santoso menuturkan sudah mengesahkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah RPRKD Jabar sebagai kerangka kebijakan PRK di tingkat daerah. Sebagai penunjangnya, beberapa tata aturan dan kebijakan bakal dimutakhirkan. Peraturan Gubernur diprioritaskan untuk terbit guna mengakomodir kebijakan. Dalam waktu dekat, kata Taufiq, akan juga diagendakan revisi RPJMD dan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan. “Tentunya disesuaikan dengan program PRK. Targetnya tahun ini selesai, sehingga 27 kabupaten/kota bisa dijadikan pedoman perencanaan wilayahnya menyesuaikan arahan Pemprov Jabar untuk perencanaan 2021 paling tidak dan seterusnya.” ujar Taufiq. Berdasarkan laporan tahun 2019, emisi di Jabar berada di angka 130 juta ton CO2. Persentasenya, disumbang dari kehutanan serta sampah dan limbah cair domestik masing – masing dan Taufiq mengungkapkan, apabila rencana aksi sudah selesai di susun. Nilai proyek terkait low carbon development mencapai Rp12,5 Triliun. Pendanaan itu berasal dari APBN, APBD, swasta dan donor. baca juga Pembangunan Rendah Karbon untuk Mengerem Laju Perubahan Iklim Kondisi alih fungsi kawasan di Bandung Timur. Foto Donny Iqbal/Mongabay Indonesia Infrastruktur yang masuk skema PRK yaitu Jalur Lingkar Cirebon, akses KA ke Patimban, dan akses KA ke Kertajati namun masih dalam tahap perencanaan. Nantinya, skema itu akan juga terintegrasi dengan rencana Pemprov Jabar membangun kawasan ekonomi khusus KEK Rebana Cirebon, Subang, Majalengka. Luas Segitiga Rebana mencapai km persegi. Ada sebelas zona yang sudah dilelang kepada para penanam modal. Konektivitas di kawasan Segitiga Rebana ini memang sudah disiapkan setidaknya sejak era Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Pelabuhan Patimban senilai Rp43,2 triliun ditargetkan rampung pada 2020. Lalu telah lebih dulu rampung, yaitu Bandara Kertajati yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 24 Mei 2018 menjadi modal utama. Ridwan Kamil punya ambisi besar di KEK Rebana. Sebab menurut Ridwan, tidak ada kawasan strategis di Indonesia seperti Rebana, yakni kawasan yang berdekatan dengan Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati. Dia pun menyebut kawasan Rebana sebagai kota futuristik. Dalam keterangan resmi, Ridwan menuturkan, apabila Segitiga Rebana terwujud akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Jabar sebesar 9%. Tak hanya itu, peluang lapangan pekerjaan dipredikisi menyerap 5 juta angkatan kerja. Hitung-hitungan itu memang menjanjikan. Pada 2019, investasi yang terealisasi di Jabar mencapai Rp137,5 triliun. Ridwan pun memaparkan sejumlah langkah dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui lima strategi ekonomi. “Provinsi yang nilai konkret investasinya terbesar di Republik Indonesia adalah Jawa Barat. Investasi kita sendiri Rp137,5 triliun yang hadir. Membawa pekerjaan, transfer teknologi, dan lain sebagainya,” ujar Ridwan Kamil di acara pembukaan Musyawarah Daerah Musda XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Jawa Barat di Kabupaten Karawang, Senin 9/3/20 lalu . perlu dibaca Menggagas Pembangunan Rendah Emisi Dalam Rencana Pembangunan Desa. Seperti Apa? Petani garam menggarap lahannya berlatar Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU I di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, beberpa waktu lalu. PT Cirebon Electric Power CEP kembali membangun PLTU Cirebon Unit II, dan ditargetkan beroperasi secara komersial Commercial on Date/COD pada 2022. Foto Donny Iqbal/Mongabay Indonesia Dituntut Bijak Tata Ruang Pengamat Lingkungan Universitas Padjajaran Unpad Bandung, Chay Asdak, mengingatkan Pemerintah Jabar agar seyogyanya mendahulukan kajian lingkungan hidup strategis KLHS. Jika berjalan lambat dalam konteks pembangunan KEK dikhawatirkan dapat berimbas pada anomali tata ruang. Chay memberikan catatan, instrumen penting itu kerap dianggap sebagai pelengkap administrasi semata, penyusunannya dilakukan untuk menjalankan perintah Undang-Undang, tanpa benar-benar menjawab substansi persoalan lingkungan. Hal itu mutlak dihindari. Apalagi, Jabar sudah berkomitmen dalam PRK. “Karena KEK ini skemanya satu lansekap yang menggabungkan lintas wilayah, jangan sampai konsep perancangannya justru parsial. Misalnya RTRW rencana tata ruang wilayah daerah tidak inline dengan provinsi. Jika sudah begitu akan sulit untuk mencapai membangun secara berkelanjutan,” katanya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejauh ini RTRW teranyar Jabar masih dalam tahap pembahasan dengan pemerintah pusat dan DPR. Karena pada RTRW sebelumnya pembangunan KEK Rebana memang tidak dimasukan. Chay mengatakan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan tata guna lahan. Pembangunan Waduk Jatigede di Sumedang, adalah contohnya. Semula bendungan ini dibangun untuk menunjang pertanian seluas 90 ribu hektare di kawasan timur Jabar. Kini, dipastikan bakal bergeser menjadi penunjang bagi industri dan properti. “Pemerintah perlu memperhitungkan itu. Masalahnya, kawasan itu merupakan lumbung pangan yang juga punya peran strategis,” ungkap Chay. Pemerintah dianggap belum memiliki desain besar pembangunan KEK. KEK dibangun, tetapi belum ada yang berhasil dan bisa dijadikan model. Bercermin pada bencana hidrometerologi kian intens melanda Jabar menunjukkan kerusakan daya dukung lingkungan. Direktur Walhi Jabar, Meiki Paedong mengkritisi, menyoal itu. Hasil kajian Walhi menyebut kerusakan lingkungan kerap kali meningkat seiring pembangunan insfrakstruktur. Petani garam menggarap lahannya berlatar Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU I di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, beberpa waktu lalu. PT Cirebon Electric Power CEP kembali membangun PLTU Cirebon Unit II, dan ditargetkan beroperasi secara komersial Commercial on Date/COD pada Donny Iqbal/Mongabay Indonesia Sementara, di Kabupaten Cirebon, laju investasi melonjak tajam dalam beberapa tahun terakhir. Keteresediaan lahan untuk industri mampu membawa investor ke sentra pangan nasional tersebut. Dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Cirebon 2018-2038, Pemkab Cirebon menyiapkan lahan hektar untuk industri. Jumlah ini melonjak dibandingkan Perda No 17/2011 tentang RTRW 2011-2031 yang awalnya hanya hektare. Alih fungsi lahan untuk kawasan industri tak hanya menggusur lahan pertanian, tetapi juga ribuan orang yang bergantung pada penghidupan petani dan petambak. Di Losari, misalnya, rencananya lahan industri telah disiapkan seluas hektare. Losari menjadi salah satu dari 16 kecamatan yang daerahnya menjadi kawasan industri besar dan menengah. Warga Desa Ambulu, Ridwan, mengaku gusar dengan rencana pemerintah. Dia tak ingin bernasib seperti warga di Karawang dan Bekasi. Ketika beralih menjadi industri, mereka kehilangan tanah. Penghidupan warganya menjadi tak jelas karena kehilangan mata pencarian. “Kami sudah sejahtera dengan bertani maupun menambak, yang bagi kami lahan di sini produktif. Kalau nanti jadi industri lalu kami hidup dari mana?” keluh Ridwan. Merujuk data Pertanian Cirebon, kabupaten yang berpenduduk juta jiwa ini rutin setiap tahun memasok lebih dari ton beras ke Jabar dan Jakarta. Begitupun potensi produksi garam mencapai ton atau hampir sepertiga target produksi nasional, 1,5 juta ton. Artikel yang diterbitkan oleh bandung, Cirebon, emisi karbon, featured, infrastruktur, jawa, jawa barat, kerusakan lingkungan, komitmen jokowi, pembangunan berkelanjutan, pencemaran lingkungan, Perubahan Iklim

Cirebonmerupakan salah satu daerah yang memiliki nilai produksi rotan terbesar di Indonesia. Sebagian industri rotan di Indonesia diketahui berada di Kabupaten Cirebon, dengan pengolahan sebagai bahan baku furniture. Salah satu desa di Cirebon yang dikenal dengan kerajinan rotannya adalah Desa Tegalwangi, Weru, Cirebon, Jawa Barat.

Gambar1. Pesisir Kota Cirebon, Kecamatan Kejaksan dan Lemahwungkuk Sumber: Google Earth, 2018 Analisis Lokasi Penelitian Kota Cirebon merupakan Provinsi Jawa Barat, kota ini terletak di utara pantai Pulau Jawa. Kota Cirebon memiliki letak geografis 108,33 o dan 6,41o Lintang Selatan pantai utara Pulau Jawa.

cirebon jawa barat merupakan daerah sentra industri